Pemerintah Kota Kotamobagu terus mendorong transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada sektor retribusi daerah. Hal ini diwujudkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai forum strategis dalam memperkuat kebijakan dan percepatan digitalisasi transaksi daerah.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah, sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam forum tersebut, dibahas langkah-langkah konkret untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran non tunai pada layanan retribusi, seperti QRIS dan Virtual Account, serta penguatan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi.
Wali Kota Kotamobagu dalam arahannya menekankan bahwa digitalisasi tidak hanya berfokus pada sektor pajak daerah, tetapi juga harus diterapkan secara menyeluruh pada seluruh sektor, termasuk retribusi. Oleh karena itu, setiap perangkat daerah pengelola retribusi didorong untuk menyusun rencana aksi yang terukur guna meningkatkan penerimaan daerah dan efisiensi pelayanan.
Selain itu, sinergi antara perangkat daerah dan masyarakat sebagai wajib retribusi menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi digitalisasi. Untuk memastikan pelaksanaan berjalan optimal, disepakati pula pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh layanan retribusi daerah.
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kotamobagu melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) secara aktif melakukan evaluasi berkala terhadap layanan retribusi pemanfaatan aset daerah. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan efektivitas penerapan pembayaran non tunai serta peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Kotamobagu optimis digitalisasi retribusi daerah dapat berjalan secara optimal, sekaligus mendukung terwujudnya sistem keuangan daerah yang modern, transparan, dan berbasis digital.